Radarbuana | Jakarta – Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), A.M. Hendropriyono, mengungkapkan pandangannya terkait aksi demonstrasi yang berujung ricuh di Gedung DPR RI. Ia menyebut adanya campur tangan pihak asing yang berperan menggerakkan massa, meski aktor-aktor di dalam negeri disebut tidak menyadari bahwa mereka sedang dimanfaatkan.
Menurut Hendropriyono, pihak asing yang dimaksud bukan berasal dari negara tertentu, melainkan kelompok non-state actor dengan pengaruh besar terhadap kebijakan Indonesia.
“Ini bukan aktor negara (non-state actor), tapi pengaruhnya besar sekali terhadap kebijakan kita. Kebijakan pemerintah sering kali sejalan dengan usulan mereka,” ujar Hendropriyono dalam keterangannya, Minggu (31/08/2025).
Ia juga menyinggung sejumlah tokoh dunia yang menurutnya memiliki peran penting dalam percaturan politik dan ekonomi global. Nama-nama seperti George Soros, George Tenet, David Rockefeller, hingga Michael Bloomberg disebut berada di balik strategi global tersebut.
“Mereka kaum kapitalis besar. Tujuannya sama: menjajah. Bedanya, dulu pakai peluru dan bom, sekarang pakai strategi dan ekonomi,” ujarnya.
Mantan Kepala BIN tersebut mengingatkan bahwa Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman penjajahan gaya baru. Ia menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat dan pemerintah agar tidak mudah terpengaruh pihak asing.
“Kalau kita masih diam saja, ya habis kita,” tegasnya.
Aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI pekan lalu memanas hingga terjadi kericuhan. Massa terlibat bentrok dengan aparat kepolisian, mengakibatkan sejumlah orang luka-luka dan puluhan peserta aksi diamankan. Pihak kepolisian masih mendalami aktor di balik mobilisasi massa tersebut.
“Kami terus melakukan penyelidikan, termasuk mengidentifikasi pihak-pihak yang memprovokasi kericuhan,” ujar Kadiv Humas Polri, Brigjen Pol. Rudi Hartono, saat dihubungi terpisah.
Sementara itu, pengamat politik Universitas Indonesia, Dr. Ratna Sari, menilai pernyataan Hendropriyono perlu dicermati sebagai peringatan geopolitik. “Pengaruh non-state actor dalam politik internasional memang nyata, tapi perlu ada bukti kuat agar tidak menimbulkan kegaduhan. Pemerintah harus responsif, namun tetap berhati-hati dalam menyampaikan informasi,” ungkapnya.
Dengan eskalasi politik yang menghangat, pihak berwenang diminta tetap menjaga keamanan dan membuka komunikasi dengan publik agar isu yang beredar tidak menimbulkan disinformasi di masyarakat.
(Reporter: Rio)
Related posts:
Wujud Dukung Program Pemerintah, Kapolri Canangkan 100.000 Rumah Subsidi bagi Personel Polri
Sidang ke-17 AMMTC, Kapolri Bersama 6 Negara Tandatangani MoU Pencegahan dan Penanganan Transnation...
Polri Tangani 69 Perkara Mafia Tanah dengan 61 Tersangka Sepanjang Tahun 2021
Diskusi Sekaligus Luncurkan Buku Digelar Kementerian PPPA, BKF dan UNDP Secara Virtual
Karaginan, Harta Maritim yang Bisa Menggerakkan Kemandirian Pangan Nasional
Kapolri Lantik Komjen Gatot Eddy Pramono Sebagai Wakapolri
Logo HPN 2025: Bekantan Jadi Ikon, Kalsel Siap Sambut Perhelatan Nasional
Pj Wali Kota Cirebon Narasumber Dalam Rakor dengan Berbagai Stakeholder Terkait Netralitas ASN
Komitmen Pemberantasan Korupsi, Kapolri Akan Tinjau Kembali Putusan Sidang Etik AKBP Raden Brotosen...
