Jakarta, RadarBuana.com – Presiden Jokowi dalam arahannya kepada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengatakan Pembentukan Komite bukan berarti membubarkan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 baik di tingkat pusat maupun daerah. Komite ini adalah mengintegrasikan antara kebijakan ekonomi dan kebijakan kesehatan.
“Perlu saya tekankan juga tidak ada yang namanya pembubaran Satgas Covid-19 baik di pusat maupun di daerah. Semuanya harus tetap bekerja keras. Komite ini adalah sekali lagi mengintegrasikan antara kebijakan ekonomi dan kebijakan kesehatan,” ungkap Presiden Jokowi dalam rapat terbatas yang digelar melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 27 Juli 2020.
Presiden sekali lagi menjelaskan bahwa pembentukan Komite tersebut bukan berarti membubarkan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 baik di tingkat pusat maupun daerah. Persoalan kesehatan merupakan komponen yang tak terpisahkan dari lanskap ekonomi negara. Maka itu, penanganan terhadap kedua sektor tersebut, apalagi di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini, harus berjalan secara beriringan dan terpadu.
“Komite ini dibentuk untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi agar seimbang antara gas dan remnya. Penanganan kesehatan menjadi prioritas, tidak boleh mengendur sedikitpun. Aura krisis kesehatan terus digaungkan sampai nanti vaksin tersedia dan bisa digunakan secara efektif,” jelas Presiden.
Kepala Negara kemudian sekali lagi menekankan bahwa penanganan penyebaran Covid-19 harus difokuskan ke 8 provinsi yang menyumbang angka penularan terbesar, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua.
“Targetnya saya kira jelas, turunkan angka kematian serendah-rendahnya, tingkatkan angka kesembuhan setinggi-tingginya, dan kendalikan laju pertumbuhan kasus-kasus positif baru secepat-cepatnya,” tegas Presiden.
Untuk mewujudkan target tersebut, Presiden Joko Widodo juga meminta agar pengujian, penelusuran, dan perawatan pasien Covid-19 harus dilakukan secara masif dan lebih agresif. IG
Related posts:
Januari - Oktober 2025 Ganja Dominasi Sitaan, Polri Ungkap Rincian 197,7 Ton Narkoba dari 38 Ribu K...
Prof. Deding Ishak Tegaskan Dr. Tjokorda Ngurah Agung Pantas Menjadi Jaksa Agung
Seks Bebas Bukan Budaya Indonesia, Prilaku Menyimpang
Dukung Pekerja, Pemerintah Realisasi Bantuan Subsidi Gaji/Upah Capai Rp27,96 Triliun
Kapolri Lantik Komjen Ahmad Dofiri Sebagai Wakapolri yang Baru
Kapolri Minta Warga Harus Dipastikan Siap Hadapi Lonjakan Covid-19
SEVIMA Bagikan Kiat Sukses Agar Kampus Swasta Mampu Raih Kembali Kepercayaan Masyarakat, Ada 3 Tip
Koalisi Sipil Kritik Wacana Penambahan Kewenangan Penegak Hukum dan Militer
Menghadapi Proxy War Dalam Keberlangsungan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
