Jakarta – Kasus skandal anggaran BGN yang menyeret tiga petingginya menjadi tersangka, tidak bisa dihindari dari rumor politik. Sisi gelap bisnis kepentingan politik kental mewarnai korupsi triliunan rupiah dalam waktu tak sampai satu tahun.
Kepentingan politik, adalah bisnis yang dikelola untuk menguntungkan sebuah kelompok dan kubu. Kelompok dalam wujud Partai Politik, sementara kubu berupa mereka yang berjasa memenangkan suksesi kepeminpinan.
Skandal oligarki pemenang Pemilu dalam koalisi besar
Penetapan tersangka Dadan cs atas dugaan korupsi mark-up anggaran BGN bisa dikatakan terlambat. Karena vendor pengadaan barang dan jasa sudah mengeksekusi dananya.
Sesuatu yang mestinya bisa diantisipasi dengan cara membaca gelagat angka-angka ganjil yang tercantum dalam daftar lelang pengadaan barang dan jasa BGN.
Perilaku aparat penegak hukum yang selalu menunggu ada bukti dan laporan dugaan Tipikor, baru kemudian menindak, menjadi celah para mafia anggaran untuk kabur lebih dulu.
Meninggalkan kepulan asap sisa kebakaran dan kita yang memaki Dadan cs.
Ketiganya yang memang sudah dipersiapkan pasang badan urusan hukum. Namun hasil korupsi sudah ‘diselamatkan’ ke luar negeri.
Anggaran tak masuk akal motor listrik senilai 1,2 triliun yang lolos dari pengawasan Parlemen, menjadi alarm pertama. Secara konstitusional, DPR dibekali kuasa veto untuk mencoret setiap rupiah yang dianggap tidak masuk akal.
Namun, ketika fungsi pengawasan berbenturan dengan loyalitas politik, akal sehat sering kali menjadi tumbal pertama.
Laptop administrasi seharga 45 juta sudah setara perangkat atlit E-Sport. Lolos dari pengawasan anggaran dan dicairkan tanpa syarat.
Dan ketika publik terperangah melihat angka Rp6,9 miliar untuk belanja kaus kaki, 1,57 milyar untuk semir dan sikat sepatu menjadi anomali. Logika kita dan aparat penegak hukum seharusnya tidak hanya tertuju pada birokrat yang menyusun draf tersebut.
Mengapa institusi di Parlemen yang memegang hak budgeting absolut bisa membiarkan anggaran “ajaib” ini melenggang tanpa hambatan?
Perilaku Wakil Rakyat yang selalu berkutat pada angka global. Menjadi celah sexy mafia anggaran berkedok ‘janji suci’ Program Gizi. Mereka hanya membaca anggaran BGN tahun 2026 yang menembus Rp268 triliun.
Rincian item pengadaan yang di-markup gila-gilaan sengaja disembunyikan di dalam lampiran setebal ribuan halaman. Mereka para elite yang tidak terbiasa membaca detil.
Skandal BGN sudah dirancang korup sejak dalam pikiran. Yang mengajukan anggaran, meloloskan dan mencairkan melebur dalam satu paket. Mereka dalam kekuasaan ‘vendor besar’ yang sudah mengincar garong uang APBN.
Apakah Dadan cs akan pasang badan sendiri? Pastinya tidak. Kejagung akan menelusuri siapapun yang terlibat. Selanjutnya akan berhamburan nama baru beserta perannya hasil dari pengembangan penyidikan.
Lebih tepatnya para ‘tumbal’ baru.
Apa yang dibanggakan ketika puluhan maling tertangkap, namun hasil pencurianannya tidak terlacak dimana. Kerugian hanya catatan angka-angka, harta pribadi para malingpun tidak pernah cukup menutupi meski semua disita.
Mereka otak skandal BGN sudah sedemikian canggih, termasuk merancang skema melarikan hasil jarahannya ke Luar Negeri.
Ditemukan jejak digital penggunaan Jet Pribadi Gulfstream G650ER di Bandara Halim Perdanakusuma. Subuh di pertengahan April diduga jadi waktu terbaik pelaku pengepul uang untuk terbang ke Singapore.
Jangan dibayangkan mereka membawa puluhan koper berisi uang cash. Cukup dengan satu laptop yang terhubung online untuk memindahkan dana rekening. Dilakukan sambil ngopi di bandara menunggu pesawat jet terbang.
Di atas langit, saldo jarahan di rekening sudah berubah menjadi Krypto.
Kita bisa apa?
—
Penulis : Purbo Satrio – Litbang Demokrasi
