RadarBuana.com |Jakarta – Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho menanggapi wacana Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo yang menerapkan lima langkah pencegahan pungutan liar (pungli) di Samsat dan Satpas SIM.
“Apa yang dilakukan Dirlantas Polda Metro Jaya bukan hal yang baru ,” kata Teguh melalui pesan WhatsApp, Kamis (16/9/2021).
Lanjut Teguh, sebelumnya Ombudsman telah berkoordinasi dengan Ditlantas Polda Metro Jaya terkait pencegahan pungli di beberapa pelayanan masyarakat khususnya di Samsat.
“Temuan kami dibeberapa samsat dan laporan masyarakat juga sudah kami tindaklanjuti dengan memberi masukan persis seperti yang dilakukan Pak Sambodo sekarang, mulai dari penempatan Propam, penempatan CCTV, nomor (kotak) pengaduan dan sanksi bagi petugas yg melakukan pungli,” paparnya.
Ombudsman, kata Teguh, juga memberikan masukan kepada Ditlantas Polda Metro Jaya untuk merubah sistem gesek kendaraan bermotor manual dengan sistem scanner.
“Sempat ada wacana agar gesek mesin (manual) diganti dengan sistem scanner, sehingga kertas lakban untuk gesek nomor rangka dan mesin tidak bisa dibawa kemana-mana lagi dan pengecekan lebih mudah,” imbuhnya.
Ia mengatakan, perbaikan kinerja di Samsat tidak akan berlaku lama, bulan berikutnya kembali melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mempersulit masyarakat.
“Tapi perbaikan Itu biasanya temporer (tidak lama) satu dua bulan bagus, bulan ketiga sudah mulai lagi, atau ganti pimpinan melakukan lagi,” kata Teguh.
Teguh menyarankan kepada Ditlantas Polda Metro Jaya agar merubah sistem manual dan melegalisasi pelayanan dengan memasukkan ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Menurut kami yang paling efektif untuk menghilangkan (pungli) itu ya dengan melegalisasi, daripada masuk wilayah abu-abu. Gesek rangka dan mesin dimasukan menjadi PNBP, legalisir juga (masuk) PNBP, jadi dananya masuk ke negara,” ujarnya.
“Temuan kami umumnya di Samsat seperti itu untuk pelayanan (cek fisik) 5 tahunan titik merahnya ada di gesek no rangka dan legalisir. selain itu juga biaya mutasi kendaraan ,” kata Teguh.
Ombudsman DKI Raya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang pungli kepada petugas, laporkan jika menemukan hal tersebut.
“Sekedar himbauan, supaya masyarakat tidak ngasih pungli, dan petugas jangan pungli, sepertinya (pungli) hilang begitu saja,” ujar Teguh.
“Samsat sudah bagus memutus rantai pungli dengan digitalisasi layanan untuk dokumen kendaraan tahunan,” tandasnya.
Tom
Related posts:
Berlanjut Setelah Ketua KPK Firli Bahuri Ditetapkan Tersangka, 4 Pimpinan KPK Lainnya Akan Diperiks...
Kabid Humas Polda Banten Belajar Tentang Kode Etik Jurnalistik Kunjungi Dewan Pers
Perlu Diketahui..! Ini Tempat Pelayanan SIM Wilayah DKI Jakarta
TPDI Apresiasi Bareskrim, Budiman Gandi Ditahan Kejati Jawa Tengah
Komnas PA Desak Anies Menarik Statemenya, Karena Sikap Itu Melanggar dan Melecehkan Anak
Dipertanyakan Tidak Independen, IPW Siapkan Fakta Dugaan Kriminalisasi Helmut Hermawan
Jaringan Aliansi Komitmen Menangkan Prabowo-Gibran Deklarasi, Ribuan Masyarakat dan Relawan Hadir
Kapolres dan Dandim Jakut Resmikan Kantor RT dan Ngopi Bareng di Pos Kamling Kelapa Gading
Binus School Simprug Didampingi Pengacara Otto Hasibuan Membantah Tuduhan Bullying yang Dialami RE
