Semarang, RadarBuana.com – Banyaknya isu rumah sakit memvonis semua pasien yang meninggal dicovidkan agar mendapatkan anggaran dari pemerintah. Demikian diungkapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), usai rakor penanganan Covid-19 di Pemprov Jateng, Semarang, Rabu (1/10).
Ia membeberkan bahwa sudah banyak terjadi, orang sakit biasa atau mengalami kecelakaan, didefinisikan meninggal karena Covid-19. Padahal sebenarnya, hasil tesnya negatif.
“Ini sudah terjadi di semua wilayah. Ada orang diperkirakan Covid terus meninggal, padahal hasil tes belum keluar. Setelah hasilnya keluar, ternyata negatif. Ini kan kasihan, ini contoh-contoh agar kita harus bisa diperbaiki,” ujarnya.
Moeldoko menegaskan, banyaknya isu rumah sakit memvonis semua pasien yang meninggal dicovidkan agar mendapatkan anggaran dari pemerintah. “Harus ada tindakan serius agar isu yang menimbulkan keresahan pada masyarakat ini segera tertangani. Jadi semua perlu didefinisikan semua kematian. Agar jangan sampai ini menguntungkan pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari definisi itu,” tandasnya.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengaku bahwa isu itu sudah menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Bahkan, kejadian itu sudah pernah terjadi, salah satunya di Jawa Tengah.
Untuk mengantisipasi hal itu, Ganjar menegaskan sudah menggelar rapat dengan jajaran rumah sakit rujukan Covid-19 di Jawa Tengah dan pihak terkait. Dari rapat itu diputuskan, untuk menentukan atau mengekspos data kematian, mereka yang meninggal harus terverifikasi.
“Seluruh rumah sakit dimana ada pasien meninggal, maka otoritas dokter harus memberikan catatan meninggal karena apa?. Catatan itu harus diberikan kepada kami, untuk kami verifikasi dan memberikan statemen ke luar,” terangnya.
Memang dengan sistem itu, maka akan terjadi delay data soal angka kematian. Namun menurutnya, delay data itu lebih baik daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ddg
Related posts:
Gerindra Tegaskan BP Danantara Akan Jadi Solusi Investasi Domestik, Prabowo Fokus Maksimalkan Divid...
Pemerintah Lakukan Perubahan Aturan Perkawinan, PNS Pria Diperbolehkan Poligami, Tapi
Wujudkan Pelayanan Sepenuh Hati, Jasaraharja Putera Dukung Konektivitas Penumpang ASDP
Kabar Gembira! Tunjangan Profesi 227 Ribu Guru Non-ASN Kemenag Naik Rp500 Ribu, Dirapel Sejak Janua...
Kapolri dan Panglima TNI Tandatangani Deklarasi Komitmen Netralitas TNI-Polri dalam Penyelenggaraan...
Teka Teki Tambang Ilegal, IPW Minta Kapolri Bentuk Tim Khusus Usut Dugaan Seret Nama Kabareskrim
Polemik Ijazah Jokowi Masuk Ruang Sidang, Tudingan terhadap Dasco Jangan Jadi Fakta Instan
HUT Bhayangkara ke-74 Presiden Berikan 7 Instruksi Buat Polri
CBA desak Prabowo evaluasi Dirut Pertamina, kelangkaan BBM di Bali jadi sorotan
